Adi Kampai
Riau - Terkait penyelamatan alam dan lingkungan ternyata aktivis dari organisasi Pemuda Tri Karya (PETIR) ternyata tidak main-main, tak mempan dilaporkan pada aparat penegak hukum (APH) di daerah, kini dalam dugaan korupsi rehabilitasi mangrove di Riau PETIR juga telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi dalam hal rehabilitasi mangrove untuk pertahanan pinggir pantai yang diduga dikorupsi oleh oknum pejabat, pastilah PETIR semakin meradang. Dimana sebelumnya, PETIR menduga ada indikasi korupsi pada kegiatan rehabilitasi mangrove yang berlokasi di Provinsi Riau.
Diungkap PETIR, “kegiatan tersebut dianggarkan dalam tiga tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 dengan total anggaran Sebesar Rp1, 2 triliun”.
Selanjutnya juga terungkap dari data yang sangat dipercaya PETIR, “rehabilitasi mangrove tahun 2021 dianggarkan melalui APBN sebesar Rp462 miliar dan langsung ditangani oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang hanya khusus pekerjaan di lokasi Kabupaten Bengkalis”.
Kemudian pada 2022, Menteri PPN/Bappenas meminjam uang dari World Bank sebesar 400 juta dollar Amerika atau sebesar Rp5, 7 triliun. Dari pinjaman tersebut, Provinsi Riau mendapatkan kembali dana segar untuk kelanjutan Rehabilitasi Mangrove yang berada di enam kabupaten/kota Provinsi Riau sebesar Rp800 miliar.
Dari hasil dari penelitian dan investigasi, PETIR mengemukakan bahwa dugaan korupsi rehabilitasi mangrove untuk penanggulangan abrasi ini tidak kelihatan hasil pekerjaannya.
"Modus pekerjaan rehabilitasi mangrove ini melalui swakelola atau padat karya, kita sudah kumpulkan semua narasumber dan bukti bahwa di lokasi kami lihat tidak ada pekerjaannya, hanya beberapa batang saja mangrove yang ditanam, " ungkap Ketum DPN Jackson Sihombing belum lama ini.
Karena laporan di KPK dan laporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) , terkesan jalan di tempat madat alias belum terdengar dilakukan penyelidikan maka PETIR akan melakukan aksi pada kedua instansi penegakan hukum tersebut.
“Penanganan dugaan korupsi rehabilitasi mangrove oleh KPK dan Kejgung, terkesan jalan ditempat. Kami Pemuda Tri Karya berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di dua instansi penegakan hukum di Jakarta ini dalam waktu dekat, ” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PETIR Jackson Sihombing melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PETIR DKI Jakarta, Jesayas, Kamis (27/6/24) siang.
Hal ini disampaikan Dikatakan Jesayas, pihaknya akan mengawal seluruh laporan DPN yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
"Kami jajaran DPW PETIR DKI Jakarta tegak lurus komando dari pusat, siap mengawal laporan Dewan Pimpinan Nasional. Apalagi laporan tersebut hingga sekarang belum ditindaklanjuti oleh dua instansi seperti KPK dan Kejaksaan Agung RI, " ujar Jesayas.
Pihaknya, kata Jesayas, akan melakukan aksi unjuk rasa setiap pekannya, dengan agenda tuntutan tuntaskan dugaan korupsi mangrove.
"Aksi di KPK dan Kejaksaan Agung akan tiap minggu kami lakukan, hingga tuntutan agenda kami didengar penegak hukum, " lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, kata Jesayas, pihaknya akan menurunkan puluhan hingga ratusan anggota PETIR. "Tidak menutup kemungkinan tiap minggu akan bertambah hingga ratusan bahkan bisa jadi ribuan. Ini konsisten kami menyampaikan kebenaran, " tandasnya.**
